Policy Brief ini  bertujuan untuk membahas  dan menganalisa  masalah perbukuan  agama dan  keagamaan di Indonesia yang selama   ini   cukup  problematik  dan   mengusik ketentraman kehidupan beragama. Setidaknya tercatat tiga kasus perbukuan  agama dan keagamaan  di  masyarakat, tidak harmonisnya regulasi perbukuan, rendahnya pelibatan stake holder perbukuan. Hal ini disebabkan regulasi  perbukuan  agama dan keagamaan yaitu  PMA 9/2018 dan  PMA 9/2021 belum mengatur secara kompfrehensif  dari hulu ke hilir  terkait perbukuan  agama dan keagamaan.  Maka alternatif  solusi  yang ditawarkan melalui Policy Brief ini adalah  1) harmonisasi regulasi perbukuan agama, 2)  penguatan kelembagaan  perbukuan  Agama dan Keagaman,  3) penguatan    pelibatan  stakeholder perbukuan.  Rekomendasi  program ini akan dieksekusi  oleh Kementerian Agama melalui Biro Hukum  Sekretariat  Jenderal Kementerian Agama dan para stakeholder  perbukuan baik internal maupun eksternal, pusat maupun daerah.