Umat beragama di Indonesia memiliki basis kultural dan modal sosial yang kuat sehingga perlu memiliki sikap yang moderat, menghargai dan menghormati serta menerima atas keragaman agama dan budaya berbeda. Namun, penerimaan umat beragama terhadap keragaman budaya yang berorintasi pada kerukunan berimplikasi pada dua kondisi yang berlawanan. Satu sisi, ekosistem kebudayaan dengan memelihara adat istiadat dan tradisi secara turun temurun telah mengimplementasikan UU No. 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Di sisi lain, soliditas masyarakat menjalankan adat istiadat dan tradisi tanpa sadar membentuk perisai untuk menolak budaya dan pendatang dari luar. Berdasarkan analisis roots problem, teridentifikasi: (1) masyarakat homogen cenderung berkomitmen pada pendahulu hingga membentuk cara pandang, sikap, dan perilaku sulit beradaptasi dengan budaya dan pendatang berbeda; (2) oknum Pemerintah yang tidak obyektif sebagai penengah dalam penanganan konflik; (3) ketidakadilan sosial dan kesenjangan ekonomi berpotensi menjadi pemicu munculnya konflik laten; (4) perkembangan pemikiran melahirkan kontestasi dan pertarungan wacana menggiring pada sikap dan perilaku intoleran. Alternatif solusi yang ditawarkan: (1) menghidupkan ekosistem kebudayaan memokuskan pada pengendalian konflik; (2) optimalisasi tugas dan fungsi yang mengedepankan penguatan moderasi beragama (3) pengembangan eksistensi kelompok keagamaan wajib mengedepankan pola beragama secara moderat berlandaskan misi besar penguatan moderasi beragama.