Sebagai sebuah kebijakan dan agenda nasional, Moderasi Beragama ditetapkan pada 2019 dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2004. Agenda Nasional ini ditindaklanjuti dengan menjadikan dan mengarusutamakan Moderasi Beragama menjadi Program Strategis Kementerian Agama dalam Rencana Strategis Kementerian Agama 2020-2024. Namun, sebagai sebuah tradisi dan nilai, moderasi beragama telah tumbuh dan dipraktikkan berabad-abad lampau. Nilai Moderasi Beragama hakikatnya juga sejalan dengan nilai-nilai universal yang dimiliki agama dan keyakinan di Indonesia.

Rekomendasi kebijakan ini disusun untuk merumuskan sejumlah isu strategis bagaimana masyarakat Indonesia menjalankan nilai-nilai moderasi dan bagaimana Kementerian Agama memperkuatnya lewat program dan kebijakan-kebijakan terutama di tingkat lokal. Dokumen ini didasarkan dari hasil kajian lapangan pada 2022 yang difasilitasi Pusitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan. Riset dilakukan di sepuluh daerah: Purwakarta, Minahasa Utara, Magelang, Makassar, Mataram, Jembrana, Bangka Belitung, Lebak, Bukittinggi, Aceh Tengah. Hasil riset diterbitkan pada 2023 dengan judul Saga Moderasi dari Penjuru Indonesia.