Sebagai sebuah kebijakan, moderasi beragama tidak hanya memuat aspek teknis teknokratis tapi juga aspek nomatif-filosofis. Aspek yang disebut terakhir mensyaratkan moderasi beragama harus mencerminkan nilai-nilai universal dan memuat nilai-nilai kebajikan, karenanya harus perlu diwujudkan dalam praktik berbangsa bernegara. Moderasi beragama dapat diletakkan sebagai kacamata dalam memahami berbagai problem kontemporer kebangsaan seperti intoleransi dan kerusakan lingkungan. Usaha menggali nilai-nilai Pancasila dalam konteks beragama salah satu bentuknya. Penggalian nilai moderasi seperti dalam gerakan keagamaan di lingkungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah bentuk lainnya.

Karena bukan semata-mata aspek normatif, Moderasi Beragama juga harus membuktikan diri menjadi kebijakan yang efektif mengatasi tantangan tantangan yang dirumuskan. Isu ini dapat tergambar pada kajian bagaimana nilai moderasi beragama dapat menciptakan perilaku yang diharapkan dari peserta didik pelajaran Ilmu Kimia; dan bagaimana moderasi beragama dapat dioperasionalisasikan dalam praktik layanan produk halal dan industri pariwisata.

Baik sebagai norma filosofis dan kebijakan praktis, Moderasi Beragama menjadi konsep yang terbuka untuk terus diperdebatkan dan diuji. Proses ini yang kelak  membuat Moderasi Beragama kuat dan semakin relevan karena mengalami perbaikan-perbaikan dan transformasi. Kajian dan suara-suara yang berusaha mencari kelemahan dan kekurangan Moderasi Beragama harus ditempatkan sama pentingnya dengan kajian dan suara-suara yang mendukung dan mengapresiasi.